Selamat kepada para pemenang Lomba Website Lingkup Kementerian Pertanian Tahuan 2015, Kategori Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian (Peringkat I : Sekretariat Jenderal-Peringkat II: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian-Peringkat III: Direktorat Jenderal Prasana dan Sarana Pertanian); Kategori Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Lingkup Kementerian Pertanian (Peringkat I: Balai Embrio Ternak Cipelang-Peringkat II: Pusat Veteriner Farma Surabaya-Peringkat III: Balai Veteriner Lampung); Kategori Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lingkup Pertanian (Peringkat I : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Peringkat II : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, Peringkat III: Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur); Kategori Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Lingkup Pertanian (Peringkat I: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Grobogan Provinsi Jawa Tengah, Peringkat II: Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Peringkat III: Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kota Denpasar Provinsi Bali) MAJU TERUS PPID, PELAYANAN PRIMA INFORMASI PUBLIK BERBASIS WEB.
Home >> Informasi >> Berita
Berita

01 Juni 20100
KEMENTAN SEMPURNAKAN PENGATURAN IZIN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PANGAN
Penulis : Admin

www.tebuireng.net

Kementerian Pertanian RI masih menyempurnakan peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan. Untulk itu diundang pelaku usaha tani, DPR Komisi IV, asosiasi petani, dan stake holder lainnya. Rapat ini dibuka Menteri Pertanian Suswono di Jakarta.

Bayu Krisnamurthi, Wamentan mengatakan inti peraturan tersebut bukan untuk membuka pintu selebar-lebarnya tetapi justru untuk mengatur swasta dalam mengembangkan tanaman pangan dan kita memastikan petani kita tidak dikalahkan dalam persaingan yang tidak fair yang bisa saja dilakukan swasta.

“Permentan tersebut jelas bukan untuk menyulitkan para petani, tetapi membantu petani serta mengendalikan, membatasi, mengatur dengan PP ini,” tambah Bayu.

Penyempurnaan terhadap PP ini bermaksud untuk mengendalikan bukan untuk membuka peluang swasta agar bisa diarahkan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Udhoro Kasih Anggoro menegaskan konsep Peraturan Menteri Pertanian Tentang Pedoman Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan yang dianggap beberapa kalangan dan asosiasi tertentu berpotensi akan menyudahkan petani,tidaklah benar.

Poin Permentan yang saat ini menjadi kontroversi adalah tentang mekanisme pendaftaran ijin usaha tanaman pangan proses produksi yang disebut IUTP-P dan izin usaha tanaman pangan pasca panen yang disebut IUTP-PP.

Poin tersebut menjelaskan pelaku usaha budidaya tanaman pangan dengan skala diatas 25 hektar diwajibkan mendaftarkan izin usaha tanaman pangan proses produksi yang disebut IUTP-P dan izin usaha tanaman pangan pasca panen yang disebut IUTP-PP kepada Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Sementara untuk pelaku usaha dibawah atau kurang dari 25 hektar (petani kecil), akan didaftar oleh Pemerintah Daerah (Pemda), lalu diberi surat Tanda Daftar Usaha (TDU-P) secara gratis.

“Pemerintah sangat mengerti posisi saat ini karena itu tidak mungkin memberatkan petani, melainkan sebaliknya, pemerintah ingin memperkuat dan memperjelas struktur bisnis petani,” ujar Udhoro dalam konferensi pers di Jakarta.

Pendataan

Udhoro mengatakan manfaat dari tanda daftar usaha ini adalah membantu pelaku usaha tani tanaman pangan dalam mengakses permodalan ke perbankan. “Selain itu peraturan ini bermanfaat dalam mempermudah pembinaan fokus pelaku usaha serta struktur dan peningkatan pendapatan usaha melalui pemanfaatan kemitraan usaha baik lewat efisiensi, nilai tambah, harga yang adil, maupun penciptaan avialis permodalan yang wajar,”ujarnya.

Jika dihitung-hitung dengan baik, menurut Udhoro, pelaku usaha di bidang tanaman pangan akan lebih sejahtera jika memiliki lahan seluas 2 hektar atau lebih dengan asumsi pemerintah tetap memberikan perhatian khusus bagi pelaku usaha tersebut. “Namun dalam jangka panjang lahan itu tidak boleh beralih fungsi,”kata Udhoro.

Sementara itu Kepala Biro Hukum dan Humas Kementan, Supratomo, mengatakan pendaftaran itu untuk mengetahui data luas lahan pertanian sebenarnya dan mengetahui jumlah komoditi yang ditanam.

Sumber : Sinar Tani | File : | Dibaca : 34493 x


Berita Lainnya

PETANI BERHARAP AKSES ANGKUTAN HASIL PANEN
05 Februari 2016

Petani Berharap Akses Angkutan Hasil Panen

SOREANG, (PR).-

Kelompok tadi di Kecamatan Paseh dan Solokanjeruk Kabupaten Bandung medesak Pemerintah Kabupaten Bandung membangun jalan usaha tani terintegrasi. Keterbatasan jalan membuat distribusi hasil

PASAR RESPONS PENJUALAN BULOG
05 Februari 2016

 Pasar Respons Penjualan Bulog

JAKARTA, KOMPAS – Meski penjualan jagung impor murah oleh Perum Bulog kepada peternak ayam,dan produsen pakan ternak skala UMKM masih berskala kecil, harga jagung dipasar turun

BULOG MULAI JUAL JAGUNG IMPOR RP 3.600 PER KG
04 Februari 2016

Bulog Mulai JualJagung Impor Rp 3.600 per kg

BLITAR TRIBUN – Perum Bulog memulai melepas jagung impor ke pasaran untuk menstabilkan harga.Pada saat ini harga jagung lokal meroket hingga RP

PRODUKSI DIPREDIKSI TURUN
27 Januari 2016

Produksi padi 2016 diperkirakan tidak akan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2015. Perlu upaya keras dengan strategi terukur agar ketertinggalan masa tanam padi tahun ini bisa diatasi. Di

 1 2 3 >  Last ›