Mengantisipasi dan langkah taktis Kementerian Pertanian dalam upaya kekeringan tahun 2015 dengan membangun irigasi tersier, membangun embung, membagikan pompa air, kemudian membagikan alat mesin pertanian dan lainnya supaya mempercepat tanam dan panen. Jadi tanam bisa lebih cepat kalau menggunakan mesin rice transplanter, panen lebih cepat menggunakan mini combine harvester, dibanding kalau cara manual.
Home >> Informasi >> Berita
Berita

01 Juni 20100
KEMENTAN SEMPURNAKAN PENGATURAN IZIN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PANGAN
Penulis : Admin

www.tebuireng.net

Kementerian Pertanian RI masih menyempurnakan peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan. Untulk itu diundang pelaku usaha tani, DPR Komisi IV, asosiasi petani, dan stake holder lainnya. Rapat ini dibuka Menteri Pertanian Suswono di Jakarta.

Bayu Krisnamurthi, Wamentan mengatakan inti peraturan tersebut bukan untuk membuka pintu selebar-lebarnya tetapi justru untuk mengatur swasta dalam mengembangkan tanaman pangan dan kita memastikan petani kita tidak dikalahkan dalam persaingan yang tidak fair yang bisa saja dilakukan swasta.

“Permentan tersebut jelas bukan untuk menyulitkan para petani, tetapi membantu petani serta mengendalikan, membatasi, mengatur dengan PP ini,” tambah Bayu.

Penyempurnaan terhadap PP ini bermaksud untuk mengendalikan bukan untuk membuka peluang swasta agar bisa diarahkan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Udhoro Kasih Anggoro menegaskan konsep Peraturan Menteri Pertanian Tentang Pedoman Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan yang dianggap beberapa kalangan dan asosiasi tertentu berpotensi akan menyudahkan petani,tidaklah benar.

Poin Permentan yang saat ini menjadi kontroversi adalah tentang mekanisme pendaftaran ijin usaha tanaman pangan proses produksi yang disebut IUTP-P dan izin usaha tanaman pangan pasca panen yang disebut IUTP-PP.

Poin tersebut menjelaskan pelaku usaha budidaya tanaman pangan dengan skala diatas 25 hektar diwajibkan mendaftarkan izin usaha tanaman pangan proses produksi yang disebut IUTP-P dan izin usaha tanaman pangan pasca panen yang disebut IUTP-PP kepada Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Sementara untuk pelaku usaha dibawah atau kurang dari 25 hektar (petani kecil), akan didaftar oleh Pemerintah Daerah (Pemda), lalu diberi surat Tanda Daftar Usaha (TDU-P) secara gratis.

“Pemerintah sangat mengerti posisi saat ini karena itu tidak mungkin memberatkan petani, melainkan sebaliknya, pemerintah ingin memperkuat dan memperjelas struktur bisnis petani,” ujar Udhoro dalam konferensi pers di Jakarta.

Pendataan

Udhoro mengatakan manfaat dari tanda daftar usaha ini adalah membantu pelaku usaha tani tanaman pangan dalam mengakses permodalan ke perbankan. “Selain itu peraturan ini bermanfaat dalam mempermudah pembinaan fokus pelaku usaha serta struktur dan peningkatan pendapatan usaha melalui pemanfaatan kemitraan usaha baik lewat efisiensi, nilai tambah, harga yang adil, maupun penciptaan avialis permodalan yang wajar,”ujarnya.

Jika dihitung-hitung dengan baik, menurut Udhoro, pelaku usaha di bidang tanaman pangan akan lebih sejahtera jika memiliki lahan seluas 2 hektar atau lebih dengan asumsi pemerintah tetap memberikan perhatian khusus bagi pelaku usaha tersebut. “Namun dalam jangka panjang lahan itu tidak boleh beralih fungsi,”kata Udhoro.

Sementara itu Kepala Biro Hukum dan Humas Kementan, Supratomo, mengatakan pendaftaran itu untuk mengetahui data luas lahan pertanian sebenarnya dan mengetahui jumlah komoditi yang ditanam.

Sumber : Sinar Tani | File : | Dibaca : 31394 x


Berita Lainnya

KETAHANAN PANGAN DI PERKUAT
04 Agustus 2015

CIMAHI, (GM).-

Mengahadapi dampak kemarau yang saat ini sedang berlansung, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, dan Pertanian. (Ddiskopindag tan) Kota Cimahi akan mengatasi pasinya dengan memprkuat kertahanan pangan.

KEKERINGAN ANCAM PRODUKSI PERTANIAN
03 Agustus 2015

Anggota DPR RI Komisi IV Rofi Munawar meminta antisipasi Kementerian Pertanian lebih serius terhadap ancaman kekeringan, karena secara faktual kondisi tersebut akan mempengaruhi pencapaian produksi pangan nasional. Tahun lalu,

PRESIDEN: PERLU DATA TUNGGAL UNTUK MAJUKAN PERTANIAN
03 Agustus 2015

DATA TUNGGAL PERTANIAN MUTLAK DIPERLUKAN
03 Agustus 2015

Ketersediaan data tunggal produk-produk pertanian mutlak diperlukan Indonesia. Hal itu untuk memajukan pertanian nasional terutama saat perjadi perubahan iklim dunia seperti saat ini. Tanpa data tunggal,
sulit

 1 2 3 >  Last ›