Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Provinsi Jawa Barat Ke-69,--“Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh”
Home >> Informasi >> Berita
Berita

01 Juni 20100
KEMENTAN SEMPURNAKAN PENGATURAN IZIN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PANGAN
Penulis : Admin

www.tebuireng.net

Kementerian Pertanian RI masih menyempurnakan peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan. Untulk itu diundang pelaku usaha tani, DPR Komisi IV, asosiasi petani, dan stake holder lainnya. Rapat ini dibuka Menteri Pertanian Suswono di Jakarta.

Bayu Krisnamurthi, Wamentan mengatakan inti peraturan tersebut bukan untuk membuka pintu selebar-lebarnya tetapi justru untuk mengatur swasta dalam mengembangkan tanaman pangan dan kita memastikan petani kita tidak dikalahkan dalam persaingan yang tidak fair yang bisa saja dilakukan swasta.

“Permentan tersebut jelas bukan untuk menyulitkan para petani, tetapi membantu petani serta mengendalikan, membatasi, mengatur dengan PP ini,” tambah Bayu.

Penyempurnaan terhadap PP ini bermaksud untuk mengendalikan bukan untuk membuka peluang swasta agar bisa diarahkan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Udhoro Kasih Anggoro menegaskan konsep Peraturan Menteri Pertanian Tentang Pedoman Izin Usaha Budidaya Tanaman Pangan yang dianggap beberapa kalangan dan asosiasi tertentu berpotensi akan menyudahkan petani,tidaklah benar.

Poin Permentan yang saat ini menjadi kontroversi adalah tentang mekanisme pendaftaran ijin usaha tanaman pangan proses produksi yang disebut IUTP-P dan izin usaha tanaman pangan pasca panen yang disebut IUTP-PP.

Poin tersebut menjelaskan pelaku usaha budidaya tanaman pangan dengan skala diatas 25 hektar diwajibkan mendaftarkan izin usaha tanaman pangan proses produksi yang disebut IUTP-P dan izin usaha tanaman pangan pasca panen yang disebut IUTP-PP kepada Pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Sementara untuk pelaku usaha dibawah atau kurang dari 25 hektar (petani kecil), akan didaftar oleh Pemerintah Daerah (Pemda), lalu diberi surat Tanda Daftar Usaha (TDU-P) secara gratis.

“Pemerintah sangat mengerti posisi saat ini karena itu tidak mungkin memberatkan petani, melainkan sebaliknya, pemerintah ingin memperkuat dan memperjelas struktur bisnis petani,” ujar Udhoro dalam konferensi pers di Jakarta.

Pendataan

Udhoro mengatakan manfaat dari tanda daftar usaha ini adalah membantu pelaku usaha tani tanaman pangan dalam mengakses permodalan ke perbankan. “Selain itu peraturan ini bermanfaat dalam mempermudah pembinaan fokus pelaku usaha serta struktur dan peningkatan pendapatan usaha melalui pemanfaatan kemitraan usaha baik lewat efisiensi, nilai tambah, harga yang adil, maupun penciptaan avialis permodalan yang wajar,”ujarnya.

Jika dihitung-hitung dengan baik, menurut Udhoro, pelaku usaha di bidang tanaman pangan akan lebih sejahtera jika memiliki lahan seluas 2 hektar atau lebih dengan asumsi pemerintah tetap memberikan perhatian khusus bagi pelaku usaha tersebut. “Namun dalam jangka panjang lahan itu tidak boleh beralih fungsi,”kata Udhoro.

Sementara itu Kepala Biro Hukum dan Humas Kementan, Supratomo, mengatakan pendaftaran itu untuk mengetahui data luas lahan pertanian sebenarnya dan mengetahui jumlah komoditi yang ditanam.

Sumber : Sinar Tani | File : | Dibaca : 24696 x


Form Komentar Berita


Berita Lainnya

PEMDA KUNINGAN DIMINTA SERIUS CEGAH ALIH FUNGSI SAWAH
16 September 2014

Pemerintah daerah diminta serius dalam mengantisipasi terjadinya lahan pertanian yang rentan beralih fungsi, sehingga luas sawah setiap tahunnya terus menyusut dan bakal berdampak terhadap kemampuan pengadaan pangan. Para petani

GANDENG KPK, KEMENTAN AWASI DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI
16 September 2014

Menteri Pertanian (Mentan) Suswono mulai "gerah" karena pupuk yang disubsidi tidak diterima oleh para petani di berbagai daerah. Dia pun mengaku saat ini sudah melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

LIMBAH JAMBU METE JUGA BISA MENJADI PUPUK ORGANIK
15 September 2014

Pupuk organik telah banyak menggantikan peran pupuk berbahan baku kimia. Selain faktor kesehatan, pupuk organik juga terbuat dari bahan yang mudah diperoleh, mulai dari limbah tanaman, pertanian, ternak, hingga

APA SARAN KEPALA BPS UNTUK JOKOWI?
12 September 2014

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin memberikan rekomendasi kepada pemerintahan baru nanti yang dipimpin Joko Widodo-Jusuf Kalla agar melarang konversi lahan pertanian subur menjadi areal perumahan.

 1 2 3 >  Last ›